Green – Urung disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Riau hingga saat ini, dinilai Yayasan Hutan Riau terkait adanya kepentingan pemerintah daerah dan pihak tertentu yang belum terakomodir.
Wakil Direktur Yayasan Hutan Riau, Widya Astuti, mengatakan urung disahkannya RTRW Riau tersebut diantaranya akibat belum disahkan Surat Keputusan (SK) penunjukan kawasan hutan. Hal ini berkaitan dengan acuan RTRW yang juga merujuk pada kawasan hutan.
“Karena dalam menyusun RTRW, pemda mengacu pada kawasan hutan. Setelah itu ada kepentingan lain yang tidak terakomodir, baik kepentingan masyarakat maupun kepentingan pemodal,” papar Widya Astuti, Rabu (25/01), kepada green radio di Pekanbaru.
Terkait dengan proses penyusunan RTRW, lanjut Widya, sudah jelas diterakan dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta secara teknis hal ini juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam proses tersebut, kata Widya, pemerintah daerah menyusun rencana tata ruang dengan mengajukan usulan atau rekomendasi yang mengacu pada SK penunjukan kawasan hutan.
“Sehingga domainnya daerah dalam hal ini hanya di areal penggunaan lain atau APL. Ketika itu dalam kawasan hutan, maka proses yang harus dilalui adalah menyampaikan usulan kepada menteri untuk perubahan fungsi (kawasan hutan-red) atau yang lebih dikenal dengan pelepasan kawasan hutan,” jelas Widya.
Setelah proses tersebut, lanjutnya, pemerintah daerah mengajukan draft usulan RTRW kepada Legislatif dengan acuan pelepasan kawasan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait, untuk selanjutnya dijadikan Peraturan Daerah (Perda).
Yayasan Hutan Riau sendiri mengungkapkan sudah melakukan analisis terkait RTRW sejak tahun 2015. Sejumlah lembaga lingkungan juga sudah pernah melakukan diskusi terkait pemahaman tata ruang dan pentingnya rencana sebelum pengesahan tata ruang.
“Yang pasti, dengan belum disahkannya RTRW, jelas itu menghambat pembangunan daerah,” tegas Widya.